Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
• memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
• menetapkan Peraturan Desa
• menetapkan APB Desa
• membina kehidupan masyarakat Desa
• membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
• membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
• mengembangkan sumber pendapatan desa
• mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
• mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
• mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
• memanfaatkan teknologi tepat guna
• mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
• mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
• mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
• mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
• menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
• mendapatkan cuti
• mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
• memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
• meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
• memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
• mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
• melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
• melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
• menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
• menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
• mengelola keuangan dan aset Desa
• melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
• menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
• mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
• mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
• mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
• memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
• mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
• memberikan informasi kepada masyarakat Desa